Jum'at, 10 Februari 2012 , 09:19:00
NANGGUNG-Untuk
meningkatkan sumber daya manusia (SDM), PT Antam kembali melakukan
rotasi kepemimpinan yakni Vice President CSR, Finance dan HR, Carry
Mumbunan digantikan Ronal Affan di Unit Bisnis Penambangan Emas (UBPE)
Pongkor.
Hal ini, sesuai dengan Visi ANTAM 2020 menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan yang sehat dan berkelas dunia. Selama 2009 hingga 2011 kegiatan CSR UBPE berkembang dari berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Berbagai program unggulan telah diimplementasikan secara bertahap, termasuk mengadakan beasiswa bidan yang bersekolah di Akbid Prima Husada Bogor. Saat lepas sambutnya, Carry mengungkapkan, pelaksanaan CSR tak lepas dari peran semua pihak yakni pemerintahan daerah, kecamatan, desa, media massa, LSM dan masyarakat. “Harapannya, ke depan program CSR lainnya dapat terus berjalan sesuai dengan amanah pemerintah,” katanya. SUPT Hubungan Eksternal PT Antam, Irwan Supaito menambahkan, ke depan calon bidan ini akan mengabdi di wilayah desanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Menurut dia, total biaya beasiswa kebidanan sebesar Rp648 juta. “Selama tahun 2011, sebanyak delapan beasiswa kebidanan sudah kita berikan. Harapan kami ketika mereka lulus dapat mengabdikan dirinya ke desa,” katanya.(luc) |
Thursday, February 9, 2012
ANTAM TINGKATKAN CSR
Ratusan Siswa Belajar di Lantai
Jum'at, 10 Februari 2012 , 08:27:00
KARAWANG-Bangunan SDN
Rengasdengklok Selatan 2, Kabupaten Karawang, yang baru digunakan,
terlihat begitu megah. Tapi sayang, sampai saat ini bangunan tersebut
belum memiliki meja, kursi dan fasilitas belajar lainnya. Akibatnya,
ratusan siswa terpaksa duduk di lantai mengikuti proses belajar mengajar
(KBM).
Bangunan mewah itu terdiri atas tiga tingkat dan mempunyai 24 ruangan. Namun, hanya sembilan ruang kelas yang mempunyai meja dan kursi. Sedangkan 15 lainnya belum mempunyai fasilitas vital tersebut. Hampir sebulan para pelajar ini harus ngampar di lantai untuk mengikuti KBM. Tentu saja hal itu dipermasalahkan oleh orangtua murid. Pasalnya, sebagian anak jatuh sakit. Dacim (32), warga Dusun Bojong, Desa Rengasdengklok Selatan, mengatakan jika anaknya sering jatuh sakit karena selalu duduk di lantai sekolah saat pembelajaran. “Waktu pulang sekolah, anak saya langsung jatuh sakit, ketika ditanya kenapa sakit, ia bilang kedinginan. Di sekolah belajarnya duduk di lantai,” jelasnya kepada Pasundan Ekspres (Radar Bogor Group). Dacim pun kaget bukan kepalang dengan pengakuan anaknya tersebut. Oleh karena itu, ia langsung ke sekolah untuk melihat lokasi. ”Ternyata memang benar di sekolah tersebut ada 15 ruangan yang tidak menggunakan kursi dan meja,” tegas Dacim. Pantuan Pasundan Ekspres saat mendatangi sekolah tersebut, ratusan murid sedang duduk lesehan. Mereka harus duduk di lantai untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kepala SD Negeri Rengasdengklok Selatan 2, Adung Suherman menjelaskan, sekolahnya memiliki 24 ruangan, tiga tingkat dan setiap lantai mempunyai delapan ruangan. “Tiap lantai ada delapan ruang kelas yang terdiri kurang lebih 45 siswa. Memang fasilitas kami masih sangat kurang. Dari tiga lantai itu, hanya satu lantai yang meja dan kursinya sudah lengkap, yaitu lantai dasar. Ia menjelaskan, lantai dua baru satu ruangan sedangkan lantai tiga belum ada satu meja pun. Bahkan, meja yang ada di sebagian ruangan masih menggunakan meja yang lama,” papar Adung.(jp |
Wednesday, February 8, 2012
Rabu, 01 Februari 2012 , 08:27:00 50 Ribu Guru Gugur
JAKARTA–Pelaksanaan uji kompetensi bagi calon peserta sertifikasi guru
semakin dekat. Ujian ini bakal digelar pada 25 Februari mendatang.
Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) sudah menyebar 300 ribu kuota peserta uji kompetensi. Dari jumlah ini, ditetapkan kuota kelulusan sebesar 250 ribu. Artinya 50 ribu guru peserta uji kompetensi dipastikan gugur.
Kepala BPSDMP-PMP, Syawal Gultom mengatakan, uji kompetensi tahun ini adalah pelaksanaan yang pertama. Ujian untuk mengukur tingkat kompetensi para guru sebelum ikut sertifikasi ini ditetapkan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 25 Februari nanti.
Gultom menerangkan, pada pelaksanaan uji kompetensi periode perdana ini, pihaknya menggunakan sistem pemeringkatan. Jadi, seluruh peserta dari penjuru Indonesia akan diperlakukan sama dalam penilaian. Selanjutnya, mereka akan diranking, mulai yang tertinggi hingga terendah.
“Peserta di urutan 251 ribu ke bawah, tidak lolos ujian,” tandasnya. Ini merujuk pada kuota sertifikasi guru tingkat nasional sebesar 250 ribu orang.
Pihak BPSDMP-PMP sendiri memang memberikan kuota peserta uji kompetensi lebih besar dibandingkan daya tampung sertifikasi guru. Alasannya, menurut Gultom, agar ada kompetisi yang terjadi di antarguru.
“Jika jumlahnya disamakan, berarti seluruh peserta uji kompetensi lulus semua,” katanya. Jika peserta uji kompetensi lulus seluruhnya, tidak bisa mengukur seberapa besar kemampuan guru.
Dalam pelaksanaannya nanti, hampir sama dengan SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Yakni peserta akan mengikuti ujian di beberapa ruang kelas yang sudah disiapkan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) provinsi, bekerjasama dengan perguruan tinggi.
Selain itu, kata Gultom, panitia di tingkat daerah juga sudah menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat. Uji kompetensi akan menggunakan sistem pengamanan berlapis untuk melindungi dari potensi kebocoran soal.
Soal yang akan dikerjakan nantinya tidak sama di antara semua guru. Soal dibagikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu guru bersangkutan.
“Bagi guru bidang studi matematika, ya soalnya matematika,” jelas Gultom. Begitu pula dengan guru kelas di tingkat SD, soal akan disesuaikan dengan kurikulum kelas yang diajar setiap hari.
Gultom meminta para guru tidak perlu menanggapi dengan berlebihan uji kompetensi ini. Dia mengakui jika selama ini banyak penolakan terhadap pelaksanaan uji kompetensi.
Alasannya, ujian tersebut dianggap upaya menghambat guru untuk mengikuti sertifikasi guru. Kekhawatiran ini terutama bakal dihadapi guru-guru senior.
Meski akhirnya penilaian menggunakan sistem pemeringkatan, tetap akan mempertimbangkan penyebaran guru. Peserta yang lolos nanti tidak hanya fokus di pulau tertentu.
“Peserta yang lolos harus menyebar, sesuai kondisi pendidikan di daerah tertentu,” ujar Gultom. Dia menjamin pelaksanaan uji kompetensi ini jauh dari praktik KKN.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistyo, masih berat untuk menerima uji kompetensi itu.
Dia mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak perlu menggelar uji kompetensi tadi. “Kan waktu sertifikasi guru nanti ada ujiannya. Apakah harus diuji dua kali?” kritiknya.
Sulistyo mengatakan, hasil Rakernas IV PGRI yang dihelat di Bandung akhir pekan lalu, pihaknya akan berdiskusi lagi dengan BPSDP-PMP. Diharapkan, dalam pertemuan nanti bisa muncul formulasi baru untuk meningkatkan profesionalisme guru.
Sulistyo juga berharap, target menuntaskan program sertifikasi guru pada 2015 nanti bisa terwujud. “Jika uji kompentensi bisa menghambat (guru ikut sertifikasi, red), maka target tadi bisa meleset,” kata dia.
Sulistyo juga berharap, uji kompetensi bisa diimbangi dengan perbaikan sistem pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) yang bagus.
Dia berharap, pencairan TPP sudah menjadi satu paket dengan gaji bulanan. Praktiknya saat ini, TPP dicairkan dengan sistem dirapel. Itu pun sering disunat oleh oknum Disdik kabupaten atau kota. (wan)
Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) sudah menyebar 300 ribu kuota peserta uji kompetensi. Dari jumlah ini, ditetapkan kuota kelulusan sebesar 250 ribu. Artinya 50 ribu guru peserta uji kompetensi dipastikan gugur.
Kepala BPSDMP-PMP, Syawal Gultom mengatakan, uji kompetensi tahun ini adalah pelaksanaan yang pertama. Ujian untuk mengukur tingkat kompetensi para guru sebelum ikut sertifikasi ini ditetapkan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 25 Februari nanti.
Gultom menerangkan, pada pelaksanaan uji kompetensi periode perdana ini, pihaknya menggunakan sistem pemeringkatan. Jadi, seluruh peserta dari penjuru Indonesia akan diperlakukan sama dalam penilaian. Selanjutnya, mereka akan diranking, mulai yang tertinggi hingga terendah.
“Peserta di urutan 251 ribu ke bawah, tidak lolos ujian,” tandasnya. Ini merujuk pada kuota sertifikasi guru tingkat nasional sebesar 250 ribu orang.
Pihak BPSDMP-PMP sendiri memang memberikan kuota peserta uji kompetensi lebih besar dibandingkan daya tampung sertifikasi guru. Alasannya, menurut Gultom, agar ada kompetisi yang terjadi di antarguru.
“Jika jumlahnya disamakan, berarti seluruh peserta uji kompetensi lulus semua,” katanya. Jika peserta uji kompetensi lulus seluruhnya, tidak bisa mengukur seberapa besar kemampuan guru.
Dalam pelaksanaannya nanti, hampir sama dengan SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Yakni peserta akan mengikuti ujian di beberapa ruang kelas yang sudah disiapkan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) provinsi, bekerjasama dengan perguruan tinggi.
Selain itu, kata Gultom, panitia di tingkat daerah juga sudah menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat. Uji kompetensi akan menggunakan sistem pengamanan berlapis untuk melindungi dari potensi kebocoran soal.
Soal yang akan dikerjakan nantinya tidak sama di antara semua guru. Soal dibagikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu guru bersangkutan.
“Bagi guru bidang studi matematika, ya soalnya matematika,” jelas Gultom. Begitu pula dengan guru kelas di tingkat SD, soal akan disesuaikan dengan kurikulum kelas yang diajar setiap hari.
Gultom meminta para guru tidak perlu menanggapi dengan berlebihan uji kompetensi ini. Dia mengakui jika selama ini banyak penolakan terhadap pelaksanaan uji kompetensi.
Alasannya, ujian tersebut dianggap upaya menghambat guru untuk mengikuti sertifikasi guru. Kekhawatiran ini terutama bakal dihadapi guru-guru senior.
Meski akhirnya penilaian menggunakan sistem pemeringkatan, tetap akan mempertimbangkan penyebaran guru. Peserta yang lolos nanti tidak hanya fokus di pulau tertentu.
“Peserta yang lolos harus menyebar, sesuai kondisi pendidikan di daerah tertentu,” ujar Gultom. Dia menjamin pelaksanaan uji kompetensi ini jauh dari praktik KKN.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistyo, masih berat untuk menerima uji kompetensi itu.
Dia mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak perlu menggelar uji kompetensi tadi. “Kan waktu sertifikasi guru nanti ada ujiannya. Apakah harus diuji dua kali?” kritiknya.
Sulistyo mengatakan, hasil Rakernas IV PGRI yang dihelat di Bandung akhir pekan lalu, pihaknya akan berdiskusi lagi dengan BPSDP-PMP. Diharapkan, dalam pertemuan nanti bisa muncul formulasi baru untuk meningkatkan profesionalisme guru.
Sulistyo juga berharap, target menuntaskan program sertifikasi guru pada 2015 nanti bisa terwujud. “Jika uji kompentensi bisa menghambat (guru ikut sertifikasi, red), maka target tadi bisa meleset,” kata dia.
Sulistyo juga berharap, uji kompetensi bisa diimbangi dengan perbaikan sistem pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) yang bagus.
Dia berharap, pencairan TPP sudah menjadi satu paket dengan gaji bulanan. Praktiknya saat ini, TPP dicairkan dengan sistem dirapel. Itu pun sering disunat oleh oknum Disdik kabupaten atau kota. (wan)
Subscribe to:
Comments (Atom)